Beny K. Harman: Pesta Babi yang Menakutkan?

Oleh: Benny K. Harman

Ketika aparat bergerak cepat membubarkan diskusi dan melarang pemutaran film Pesta Babi, Kolonialisme di Jaman Kita, sebuah pesan benderang sedang dikirimkan oleh penguasa kepada rakyatnya: kalian boleh hidup di negara ini, tapi kalian tidak boleh berpikir.

Pelarangan massal terhadap film ini bukan sekadar tindakan sensor birokratis yang kolot. Ini adalah ekspresi ketakutan yang telanjang. Film Pesta Babi dilarang bukan karena ia menyebarkan kebohongan, melainkan justru karena ia menceritakan kebenaran dengan terlalu jujur.

Sinema ini bertindak sebagai pemegang cermin di hadapan wajah kekuasaan, dan penguasa—yang menyadari betapa buruk rupa mereka akibat keserakahan—memilih untuk memecahkan cermin tersebut daripada memperbaiki diri.

Gugatan paling mendasar dari film ini menelanjangi jargon “pembangunan” yang selama ini diagungkan bagai berhala. Hari ini, kita menyaksikan lahirnya watak neo-kolonialisme yang dipraktikkan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya sendiri.

Logikanya persis seperti VOC ratusan tahun lalu: ruang hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat dianggap sebagai “tanah tak bertuan” yang boleh dijarah demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi makro.

Masyarakat adat, yang telah merawat hutan dan tanah secara berkelanjutan jauh sebelum Republik ini berdiri, hari ini dibranding secara pejoratif sebagai “penghambat investasi” atau “kelompok keras kepala yang anti-kemajuan.” Ini adalah kejahatan epistemik. Atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) atau konsesi korporasi, negara hadir bukan sebagai pelindung warga, melainkan sebagai juru sita yang mengusir rakyat dari tanah leluhurnya.

Ketika pembangunan mengabaikan keselamatan lingkungan dan memutus hak generasi masa depan demi keuntungan investor, itu bukan pembangunan. Itu adalah penjarahan sistematis yang dilegitimasi oleh hukum positif yang disusun oligarki melalui wakil-wakil yang mereka biayai.

Mengapa kritik dalam film ini dianggap begitu mengancam stabilitas? Karena ia membongkar jalinan kelindan yang paling tabu dalam politik modern kita: fenomena state capture (pembajakan negara) oleh para oligarki.

Kita harus jujur melihat realitas hari ini: oligarki tidak lagi sekadar menyuap pejabat dari luar ring kekuasaan. Mereka telah masuk dan menduduki jabatan itu sendiri, atau menyetir para pengambil kebijakan seperti boneka tali. Negara telah bergeser fungsi dari sebuah lembaga yang mandiri (independent arbiter) menjadi “centeng” atau perisai pelindung bagi kepentingan kapitalis hitam.

Ketika oligarki merampas sumber daya ekonomi negara, melakukan kejahatan lingkungan, atau menggusur paksa warga, negara memilih menutup mata—bahkan bertindak sebagai fasilitator melalui regulasi karpet merah yang sengaja dibuat untuk memutihkan dosa-dosa korporasi.

Monopoli pengelolaan sumber daya alam dilindungi oleh moncong senjata aparat keamanan yang dibiayai oleh pajak rakyat sendiri. Tragis bukan? Pajak dan uang rakyat digunakan untuk membiayai penindasan terhadap rakyat. Pelarangan film ini adalah bentuk refleks defensif untuk menutupi perselingkuhan jahat tersebut agar tidak memicu kemarahan massal.

Akar dari seluruh pembusukan ini adalah sistem demokrasi elektoral kita yang telah kehilangan jiwanya. Demokrasi kita hari ini adalah demokrasi transaksional yang berbiaya sangat mahal. Jabatan publik diperebutkan bukan lewat adu gagasan, melainkan lewat tebalnya isi tas logistik. Oligarki menentukan lebih dulu pemimpin yang mereka kehendaki lalu rakyat dibayar untuk mendukungnya.

Karena ongkos politik yang ugal-ugalan, para calon pemimpin terpaksa menggadaikan integritas mereka kepada para cukong dan investor politik sejak masa kampanye. Akibatnya, pasca-pemilu, kebijakan negara tidak lagi dirumuskan di ruang-ruang publik untuk kemaslahatan rakyat, melainkan di ruang-ruang gelap dalam bentuk bagi-bagi konsesi, izin tambang, dan pelonggaran aturan amdal sebagai bentuk “pengembalian investasi” politik.

Suara rakyat hanya berharga selama lima menit di bilik suara untuk melegitimasi kekuasaan, setelah itu rakyat didepak ke pinggiran, menonton tanah mereka dikeruk dan air mereka diracuni.

Negara, lewat instrumen kekuasaannya, sama sekali tidak perlu dan tidak berhak melarang film Pesta Babi ini. Pelarangan hanya menunjukkan kepanikan moral yang kekanak-kanakan. Biarkanlah masyarakat sendiri yang menilai, menakar, dan mengunyah pesan-pesan yang tersirat maupun tersurat di dalam film tersebut. Rakyat kita sudah dewasa; mereka sudah cerdas, mereka mampu membaca karya seni dan mengontekstualisasikannya dengan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari di wilayah mereka masing-masing.

Mungkin saja isi film ini ada yang tidak benar atau keliru. Jika isi film dianggap keliru, bantah dengan argumen dan data, bukan dengan represi dan penyitaan proyektor.

Sebaliknya, apresiasi setinggi-tingginya justru harus diberikan kepada produser dan seluruh kru kreatif di balik film pendek ini. Di tengah hilangnya keberanian sipil dan mandulnya institusi politik formal seperti DPR dan Lembaga Peradilan dalam mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan, film ini hadir menawarkan kritik kekuasaan yang sangat cerdas melalui medium kebudayaan.

Ini adalah bentuk kritik kebudayaan yang bernas, tangkas, dan seiring dengan panggilan zaman (zeitgeist). Ketika mimbar-mimbar akademik dan ruang sidang parlemen mulai terasa sunyi dari pembelaan terhadap rakyat kecil, ketika lembaga peradilan mempertontonkan kesewenang-wenangan – abuse of power – maka sinema seperti Pesta Babi inilah yang mengambil alih estafet kepedulian tersebut.

Melarang film ini sama saja dengan mencoba memadamkan obor kesadaran bangsa. Biarkan layar tetap terkembang, dan biarkan rakyat yang menentukan jalannya sejarah.