SKENARIO PARIPURNA OLIGARKI: Menanti Pahlawan Keadilan di Balik Kriminalisasi Nadiem Makarim

Oleh: Mohammad Sjafie Tama

Sebelum lanjut membaca, mari berbagi kebaikan di sini

Ibarat Tubuh, Indonesia sedang disayat-sayat oleh pedang hukum milik kuasa modal. Baru saja dipertontonkan kepada kita, ruang sidang yang seharusnya menjadi altar suci bagi keadilan kini berubah menjadi ruang jagal bagi para inovator dan pengabdi. Tuntutan 18 tahun penjara serta denda Rp 5,6 triliun terhadap Nadiem Makarim adalah serangan brutal terhadap Akal Sehat. Publik marah dalam kebingungan. Kalau Nadiem tak mampu bayar, maka hukuman menjadi 27 tahun. Di ruang sidang muncul angka-angka fantastis tanpa landasan bukti korupsi uang negara yang konkret sepanjang persidangan. Fakta hukum sengaja dikesampingkan demi syahwat menghukum yang melampaui batas nalar manusia sehat.

Tragedi “ruang sidang” kali ini merupakan replika sempurna dari pola penyingkiran yang menimpa Tom Lembong. Rezim hukum saat ini tampak sengaja memelihara ketidakpastian untuk menjinakkan siapapun yang dianggap tidak sejalan. Ibrahim Arief (Ibam), anak muda yang melepaskan kemapanan global demi pengabdian, kini harus membayar mahal idealismenya dengan vonis penjara. Negara sedang mempertontonkan pengkhianatan paling kejam terhadap putra-putri terbaiknya. Pesan yang dikirimkan sangat jelas dan mengerikan, “Kecerdasan dan integritas adalah ancaman bagi kemapanan sistem busuk yang membangkai”.

Anak muda sedang menyaksikan semuanya dengan mata terbuka. Banyak yang mulai bertanya untuk apa sekolah tinggi, membangun inovasi, atau mengabdi kepada negara jika pada akhirnya sistem lebih menghargai kedekatan dengan lingkar kekuasaan dibanding integritas dan keberanian berpikir?

Krisis terbesar Indonesia saat ini tak semata ekonomi, pangan, atau utang negara. Krisis paling berbahaya adalah krisis kepercayaan terhadap arah moral kekuasaan. Bangsa ini perlahan bergerak menuju kebuntuan, arah tak jelas, tujuan bernegara sekadar catatan pidato. Rakyat seakan tanpa perlindungan negara. Rakyat justru merasa sedang diawasi, diatur, dan diarahkan untuk tunduk pada konsorsium kepentingan yang semakin besar.

Horor masa depan bangsa ini dirancang oleh persenyawaan empat pilar kuasa yang bekerja senyap. Mereka adalah Kuasa Modal yang mendikte arah kebijakan, Kuasa Politik yang melegalkan perampokan hak sipil, Kuasa Hukum yang mengkriminalisasi setiap upaya perlawanan, serta Kuasa Senjata yang memastikan tidak ada suara kritis yang berani bangkit. Keempat pilar ini menyatu membentuk skenario yang menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Hukum tidak lagi mencari kebenaran material, melainkan sekadar alat transaksi untuk mengamankan aset dan posisi para pemegang otoritas.

Siasat paling busuk telah disiapkan untuk menghadapi gelombang tekanan publik yang mulai membesar. Pimpinan boneka oligarki akan muncul membawa “tongkat sihir” pengampunan saat kedigdayaan konsorsium kuasa mulai terancam. Nadiem mungkin akan diberi keringanan hukuman atau pengampunan sandiwara demi meredam amarah massa. Strategi ini bertujuan menggiring publik pada ucapan terima kasih yang naif, sekaligus membuat masyarakat lupa bahwa di akar rumput, gurita empat pilar kuasa justru semakin kuat dan membesar. “Pahlawan keadilan” akan hadir hanya untuk menutupi borok sistemik yang kian bernanah.

Di balik panggung sandiwara tersebut, negara sedang mengalami militerisasi urusan domestik yang luar biasa masif. Aparatur keamanan yang seharusnya menjadi pelindung kedaulatan dari ancaman luar, kini ditarik menjadi penggerak utama di lapangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga proyek percetakan sawah. Militerisasi ini membawa risiko eksistensial bagi pertahanan nasional. Tentara yang kehilangan fokus pada fungsi utamanya karena sibuk mengurusi dapur dan proyek ekonomi-politik akan melemahkan kesiagaan kedaulatan. Bayangan menyeramkan muncul ketika negara diserang dari luar, namun kekuatan utama pertahanan justru sedang terlena di antara tumpukan logistik dan administrasi proyek militer berkedok kesejahteraan.

Sejarah menunjukkan satu pola yang selalu berulang. Kekuasaan yang terlalu rapat berpelukan dengan modal akan melahirkan rasa takut terhadap kritik. Rasa takut itu mendorong kebutuhan mengendalikan narasi publik, mengatur loyalitas birokrasi, memperluas instrumen pengawasan, hingga menciptakan efek gentar melalui proses hukum yang dipertontonkan secara dramatis.

Secara sosiologis kita sedang menyaksikan kematian akal sehat secara masif. Jika pola kriminalisasi pengabdian dan militerisasi birokrasi ini terus berlanjut, Indonesia akan segera kehilangan generasi emas yang kompeten. Ketakutan dikriminalisasi akan membunuh setiap benih idealisme anak muda. Bangsa ini sedang berjalan menuju titik nadir di mana rasa malu menjadi warga negara menjadi refleksi paling jujur dari hati yang menyaksikan kehancuran martabat kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.

15 Mei 2926